keluarga


 

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sebagai salah satu pihak yang juga bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat turut menyuarakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Harapannya agar seluruh keluarga Indonesia dapat menyadari pentingnya menjaga kesehatan.

Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Eni Gustina, mengungkapkan dari total 6 juta sampai 7 juta keluarga Indonesia yang terdata petugas kesehatan puskesmas seluruh Indonesia per Desember 2017, baru sekitar 20% yang dikategorikan sebagai keluarga sehat. “Keluarga sehat itu kalau dia memenuhi sejumlah indikator paling tidak 80%-nya seperti pemberian ASI eksklusif kepada bayi baru lahir, pemakaian alat kontrasepsi,” jelasnya.

Eni mengutarakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat. Faktanya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan untuk menerima edukasi dari petugas kesehatan makin baik.

“Di sisi lain, kita juga butuh dukungan dari seluruh stakeholders. Seperti yang sudah dilakukan selama ini, masing-masing kementerian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Eni.

Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga sudah menugaskan sejumlah fasilitator desa untuk ikut serta mendampingi masyarakat. Sementara itu, Kemenkes memberikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Disebutkan Eni, besaran BOK untuk setiap puskesmas per tahunnya berbeda-beda. Puskesmas di Jawa rata-rata mendapat BOK sebesar Rp50 juta, Sumatra Rp75 juta, Sulawesi Rp150 juta, dan Papua Rp250 juta. Dana tersebut dikelola melalui pemerintah kabupaten.

“Besarnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan di daerah. Namun yang pasti tujuannya sama, yaitu untuk kesehatan keluarga Indonesia,” ujarnya.

Terkait data, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pun menyampaikan bahwa data di bidang kesehatan masih sukar di dapat di dalam negeri karena kurangnya kedisiplinan dalam proses pengumpulan.

“Data ini penting, karena keputusan atau kebijakan harus diambil dengan berdasarkan data,” kata Menteri Nila di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, data dalam bidang kesehatan bisa berguna untuk pengambilan keputusan demi berjalannya pelayanan kesehatan yang lebih baik di dalam negeri.

Namun, Eni mengungkapkan, pendataan keluarga Indonesia hingga kini masih berlanjut. Hanya untuk daerah Papua belum berjalan karena terkendala masalah akses atau dalam hal ini teknologi dan sistem komunikasi informasi yang tidak cukup memadai terutama saat pelaporan data.

“Jadi, sebenarnya petugas sudah mendata, tapi entri datanya sulit, lalu lintas datanya juga berat,” imbuhnya.

Mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes telah memiliki solusi, yakni dengan menaikkan kapasitas server sehingga mempermudah petugas dalam memasukkan data kesehatan masyarakat. Selain itu, juga kerja sama dengan instansi di pemerintahan daerah setempat. (bbi/age sumber: mediaindonesia.com)