ojk.jpg


Otoritas Jasa Keuangan alias OJK beberapa hari ini telah mengeluarkan rilis tentang perusahaan investasi bodong. Alih-alih membantu masyarakat agar paham dan tidak tertipu tentang maraknya penipuan atas nama investasi, justru rilis OJK menimbulkan gonjang-ganjing yang membingungkan masyarakat.

Anehnya, setidaknya ada 23 perusahaan investasi yang jelas-jelas legal dibawah pengawasan otoritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Dan Komoditi (Bappebti) justru dimasukkan dalam daftar perusahaan investasi bodong oleh OJK. Diantara 23 perusahaan yang dilasukkan dalam daftar perusahaan investasi bodong ala OJK ini justru menduduki peringkat 10 Perusahaan Pialang Terbesar dalam catatan Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Daftar perusahaan pialang terbesar ini bisa dibaca di rilis situs resmi KBI setiap bulan (Baca: 10 Pialang Teraktif). Nah, kan?

Masalahnya, rilis OJK tentang perusahaan investasi dan pengumpul dana masyarakat tak berijin alias bodong ini telah disebarluaskan di berbagai media cetak dan elektronik. Sebut saja diantaranya;

 

1. http://.tribunnews.com/bisnis/2014/11/08inv-nama-nama-perusahaan-investasi-keuangan-tanpa-izin-ojk;

2. http://www.tribunenews.com/regional/2014/11/10/ojk-temukan-218-investasi-bodong OJK Temukan 218 Investasi Bodong;

3. http://investasi.kontan.co.id/news/ojk-rilis-262-nama-investasi-bodong-ini-daftarnya;

4. http://investasi.kontan.co.id/news/mari-mewaspadai-tawaran-investasi;

5. http://bisniskeuangankompas.com/read/2014/11/10/095051726/OJK.Rilis.262.investasi.bodong.ini    daftarnya;

6. Berita-berita lainnya

 

Tentu, pernyataan OJK ini menimbulkan kegaduhan informasi, membingungkan msyarakat dan merugikan perusahaan investasi yang legal. Sebut saja misalnya, PT Monex Investindo Futures. Perusahaan Pialang berjangka yang berdiri sejak 2003 ini setiap bulan selalu masuk dalam kategori 10 perusahaan pialang terbesar dalam catatatn KBI. Bahkan 2 tahun terakhir ini menyabet gelar sebagai Perusahaan Pialang Terbaik dan Perusahaan Pialang Berkinerja Keuangan Terbaik yang keduanya ditasbihkan dalam ajang Investor Award. Ironisnya, PT Monex justru masuk dalam kategori sebagai perusahaan investasi bodong ala OJK.

Tak pelak, disamping mengajukan protes ke Bappebti selaku badan yang memiliki otoritas kewenangan yurisdiksi di bidang perdagangan berjangka, PT Monex mengeluatkan memo internal berisikan klarifikasi singkat diantara isinya adalah sbb:

 

  1. Pemberitaan tentang Monex memuat hal-hal yang tidak benar dan dilakukan tanpa konfirmasi kepada kami (perusahaan);
  2. Monex dalam menjalankan usahanya senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Monex telah mendapatkan seluruh perizinan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dari otoritas yang berwenang;
  4. Jika memerlukan klarifikasi lebih lanjut silahkan mengakses website resmi Bappebti: www.bappebti.go.id

 

Jawaban Bappebti

Bappebti sendiri, Selasa (11/11) ini langsung menerbitkan Siaran Pers sebagai jawaban atas banyaknya pertanyaan masyarakat dan protes perusahaan yang merasa dirugikan. Berikut ini adalah sebagian isi dari Siaran Pers Bappebti dengan judul: BAPPEBTI Pastikan 23 Perusahaan Berjangka Miliki lzin Resmi:

 

BAPPEBTI Pastikan 23 Perusahaan Berjangka Miliki Izin Resmi

Jakarta, 11 November 2014 – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)  Kementerian Perdagangan RI, merilis daftar 23 nama perusahaan pialang berjangka komoditi yang resmi dan sah di bawah kewenangan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan. Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Hukum BAPPEBTI, Sri Hariyati sekaligus sebagai jawaban atas pemberitaan beberapa media massa yang menanggapi rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 7 November 2014 mengenai daftar perusahaan atau kegiatan yang dianggap tidak mendapat izin OJK dan disiarkan media massa sebagai investasi bodong. 

“Dalam informasi yang dirilis OJK terdapat perusahaan di bawah pembinaan dan pengawasan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, tetapi dalam pemberitaan di media massa diinformasikan seolah-olah perusahaan-perusahaan itu tidak terdaftar, sehingga berita itu berpotensi meresahkan para pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi,” tegas Sri Hariyati.

Sehubungan hal tersebut berikut ini daftar perusahaan yang resmi di bawah kewenangan BAPPEBTI yang memiliki izin resmi dan sah: 

 

1.    PT. Best Profit Futures;

2.    PT. Central Capital Futures;

3.    PT. Cyber Futures;

4.    PT. Equity World Futures;

5.    PT. Garuda Berjangka;

6.    PT. Global Artha Futures;

7.    PT. HIG Internasional Berjangka;

8.    PT. Interpan Pasific;

9.    PT. Jalatama;

10.  PT. Kontak Perkasa Futures;

11.  PT. Mahadana Asta Berjangka;

12.  PT. Midtou;

13.  PT. Monex Investindo Futures;

14.  PT. Millennium Penata Futures;

15.  PT. Reymount Futures;

16.  PT. Rifan Financindo Berjangka;

17.  PT. Sentra Artha;

18.  PT. Solid Gold Berjangka;

19.  PT. Trijaya Pratama Futures;

20.  PT. Trust Artha Futures

21.  PT. Valbury Futures;

22.  PT. Victory International Futures;

23.  PT. Soegee Futures (SFX).

 

Sri menegaskan bahwa 23 daftar perusahaan itu sah  dan terdaftar sebagai perusahaan pialang berjangka yang memperoleh izin dari BAPPEBTI. “Perusahaan-perusahaan itu  izinnya jelas dan berada di bawah otoritas BAPPEBTI, serta dilindungi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk dapat memastikan perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat melalui situs BAPPEBTI www.bappebti.go.id,” paparnya.

Lebih lanjut, Sri Hariyati mengimbau pelaku usaha dan masyarakat agar memahami, tidak salah interpretasi, dan tidak resah.  

Selama ini, BAPPEBTI bersama OJK dan beberapa institusi lain telah tergabung dalam Tim Satuan Petugas Waspada Investasi dan melakukan penanganan pengaduan, serta penegakan hukum atas investasi produk keuangan bermasalah sesuai dengan yurisdiksi kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan. 

(Lebih lengkap tentang Siaran Pers Bappebti, baca di: BAPPEBTI Pastikan 23 Perusahaan Berjangka Miliki Izin Resmi

 

Anehnya Rilis OJK

Pertanyaannya, bagaimana ceritanya sehingga rilis OJK tentang perusahaan investasi bodong itu bisa keluar ‘seceroboh’ itu?

Padahal, menurut UU nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Nah, kenyataannya? (bbi/age)